Dari sekian hal yang pernah saya tulis di #30HariKotakuBercerita, tema terakhir ini begitu saya tunggu. Masih ada kaitannya dengan tema “kerja kami sehari-hari”. Pernah pula saya singgung di postingan ‘Menjadi Petani’. Ya, mengenai alih fungsi lahan di Sleman yang kian mengkhawatirkan.

Mengutip pernyataan anggota DPRD Sleman pada pemberitaan Pikiran Rakyat online; menurut catatan Dinas Perikanan Pertanian dan Kehutanan (DP2K) Sleman, angka konversi lahan pertanian di Sleman tahun 2013–2014 mencapai luasan 260 hektare. What?! 😯

Memang, selama sekira 10 tahun terakhir sepengamatan saya untuk lahan di sepanjang Jalan Kaliurang saja, sudah banyak sekali yang berubah fungsi menjadi ruko, rumah makan, SPBU, kios, dan ada juga yang hanya dibiarkan bera, tak ditanamani apa-apa. Lima tahun terakhir, malah bertambah dengan perumahan elit dan (calon) apartemen (yang masih berkasus dengan warga sekitar). Tidak berhenti di situ. Di sudut lain Sleman, alih fungsi lahan menyasar target lain juga: mal. 

Tapi, bagaimana mungkin angkanya sebesar itu untuk jangka waktu 2013-2014?! Sedemikian gencarnyakah jual beli tanah di Sleman?

Rasa ingin tahu saya tersulut. Jadilah, iseng saya muncul, lalu mencoba meng-googling. Saya ketik kata kunci “tanah dijual sleman”. Mau tahu berapa banyak hasil pencariannya? Terakhir kali saya googling, terpampang 810.000 hasil.

Ironis. Bagaimana bisa? Bukankah selama ini pertanian menjadi salah satu sektor penting di Sleman? Mengapa keberadaan lahan, khususnya lahan pertanian, nasibnya kurang diperhatikan, sampai-sampai angka alih fungsi lahan menjulang sedemikian tinggi?

Ada banyak pertanyaan dalam benak saya. Sampai kapan bisnis property akan terus menggerogoti sektor pertanian di Sleman?

Ya, saya mengerti. Saya individu yang bisanya nguda rasa. Bukan hak saya untuk melarang ini-itu. Bukan hak saya juga untuk menghalangi mereka yang berkepentingan bisnis dan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Pun, bukan hak saya untuk menghalang-halangi para petani menjual lahan mereka karena tergiur oleh iming-iming harga tinggi untuk saat ini.

Tapi, semestinya Pemkab Sleman mau dan mampu bersikap serius terhadap kasus alih fungsi lahan ini. Tentunya, jika masih ingin tetap menjadikan Sleman sebagai lumbung pertanian dan sumber air bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama daerah yang ada di sebelah selatan Sleman: kota Jogja dan Bantul. Dengan merumuskan perizinan ketat terhadap para developer property, misalnya. Atau, merumuskan peraturan yang melindungi petani dari kejaran makelar tak bertanggung jawab. Atau, memperbaiki kembali peta tata guna lahan Sleman yang kian semrawut tertelan kepentingan ekonomi.

Sebagai pribumi, dalam hati saya, ada rasa tak ingin melihat Sleman kehilangan jati diri Jawanya. Tidak rela Sleman ‘terbeli’ oleh kepentingan beberapa golongan berduit. Tidak lila legawa jika Sleman ‘terkuasai’ oleh kepentingan ekonomi semata.

Akan ada banyak harmoni yang hilang, jika itu semua dibiarkan terus-menerus terjadi. Sleman yang panas. Sleman yang padat. Sleman yang ‘menjadi sumber banjir’ bagi kota Jogja kala musim hujan. Sleman yang ‘menyebabkan kekeringan’ sumur-sumur di kota Jogja di musim kemarau. Ah, sungguh, saya tidak ingin itu terjadi.